BEKASI, CyberSatu
Permasalahan kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 KOTA BEKASI selalu menjadi bahan pembicaraan dikalangan LSM dan wartawan dan juga masyarakat Kota Bekasi.
Isu beredar hal titip menitip siswa saat PPDB di sekolah tersebut sudah menjadi semacam 'budaya.
Ironisnya, bukan hanya oknum Kepala Sekolah dan Guru yang 'nitip', oknum Pejabat Daerah bahkan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) pun ditenggarai ikut terlibat. Tentunya laporan dan atau aduan masyarakat tidak pernah terselesaikan dimana oknum yang terlibat tidak bakal terkena sangsi sesuai aturan Hukum yang berlaku di NKRI.
Beberapa tahun belakangan ini seperti kita tahu, banyak berita tentang kecurangan yang terjadi di SMAN 1 KOTA BEKASI. Aduan laporan masyarakat juga banyak untuk lebih jelasnya, silahkan buka Google atau YouTube. Akan tetapi tidak pernah sampai ke Meja Hijau. Berdasarkan penelusuran kami, beredar kabar keterlibatan sejumlah oknum APH. Secara logika, tentu pengungungkapan kasus akan terkendala, ujar Koordinator Bidang Pendidikan Nasional Corruption Watch, Kimsan I. S. S.Pd, Sabtu (30/9).
Untuk tahun ini, lanjut dia jarak jalur zonasi PPDB di SMAN 1 Bekasi sangat tidak masuk akal di bawah radius 500 Meter ada 200 an siswa baru masuk dari jalur tersebut.
Penggiat Dunia Pendidikan ini sangat menyayangkan Kepala SMAN 1 Bekasi, Anung Edy Purwanto yang tidak pernah bersedia ditemui untuk beri penjelasan terkait dugaan kecurangan PPDB di sekolahnya.
"Saya tidak paham bagaimana seorang Kepala Sekolah, Pejabat Publik yang digaji oleh negara, berasal dari uang rakyat, Pak Anung itu tidak pernah bersedia beri klarifikasi kayak kebal hukum begitu dia (Anung) nya," beber Kimsan.
Masih kata mantan guru bidang studi Matematika ini, bilamana pendidik, (dalam hal ini Anung Edy Purwanto) menjabat sebagai Kepala Sekolah, dimana dia itu pimpinan dunia Pendidikan tetapi memiliki karakter demikian, sangat kecil harapan proses pendidikan berjalan baik di sekolah itu.
"Di SMAN 1 Bekasi banyak anak bangsa, kasihan anak bangsa sebagai generasi penerus dipimpin Kepala Sekolah kayak tidak bertanggungjawab begitu. Kenapa saya katakan begitu, karena Kepala Sekolahnya suka menghindar dari konfirmasi wartawan/LSM" tukasnya.
"Agar kasus dugaan kecurangan PPDB di SMAN 1 Bekasi bisa terbongkar, kita minta pimpinan Stakeholder, dalam hal ini Menteri Pendidikan, Jaksa Agung, Kapolri mau ambil sikap. Beri perintah untuk bongkar kecurangan yang terjadi itu maka kita akan coba mendorong permasalahan ini juga kepada Bapak Presiden Jokowi supaya Bapak Presiden beri perintah ke jajarannya," pungkas Kimsan.
Ditempat terpisah Tim CyberSatu mencoba menemui dan menghubungi Kepala Sekolah Anung dan Humas Sukiman tidak berhasil hingga berita ini dilansir. Bersambung.*Parman